Program
Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Baca selengkapnya ...
Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Baca selengkapnya ...
PengumumanSelengkapnya »

Alhamdulillah dengan rahmad Allah Yang Maha Esa, website Dinas Sosial Kabupaten Pacitan telah berhasil di rilis.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.
Update Berita TerbaruSelengkapnya »
DINAS SOSIAL GELAR BIMTEK SIKS-NG BAGI 171 OPERATOR DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN PACITAN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan melalui Dinas Sosial (Dinsos) menerapkan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Hal ini dilakukan agar data kemiskinan bisa terverifikasi dengan baik. Sehingga secara otomatis, penanganan kemiskinan pun bisa dilakukan dengan baik. Bimtek dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2019 kepada Operator Desa se-Kabupaten Pacitan. Bimtek tanggal 25 Juni 2019 dilaksanakan di Balai Desa Punung untuk 4 Kecamatan meliputi Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku dan Kecamatan Pacitan. Bimtek tanggal 26 Juni 2019 dilaksanakan di Balai Desa Arjosari untuk 4 Kecamatan meliputi Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Nawangan, Kecamtan Bandar, dan Kecamatan Arjosari. Bimtek tanggal 27 Juni 2019 dilaksanakan di BalaiDesa Bungur untuk 4 Kecamatan yaitu meliputi Kecamatan Sudimoro, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Tulakan dan Kecamatan  Kebonagung.

Pelatihan dibuka oleh Ibu Muzazamah, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, beliau menyampaikan pengarahan kepada seluruh peserta untuk mengikuti bimtek ini sampai dengan selesai. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan sosialisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) tahun 2018. Pelaksanaan bimtek aplikasi ini secara teknis di pandu langsung oleh M.Kurnia Wahidin selaku Operator SIKS-NG Kabupaten Pacitan  yang  mejelaskan tentang bagaimana tata cara pengoperasian aplikasi SIKS-NG dalam rangka verifikasi dan validasi BDT dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) dalam bentuk Prelist.

Meskipun terkendala waktu yang sangat terbatas namun pelatihan berjalan dengan lancar dan cukup baik, hal itu di tunjukan dengan antusias para peserta dalam mengikuti bimtek, sehingga mendukung desa dalam memperbaiki data BDT maupun BSP secara bertahap. Tujuan dari pelaksanaan bimtek aplikasi SIKS-NG ini kepada operator desa/kelurahan dikarenakan kewenangan untuk melaksanakan verval BDT ini sudah di ambil alih oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (PUSDATIN KESOS). Sebagai tindak lanjut bimtek  tersebut Dinas Sosial berupaya terus untuk memantau melalui tim dukungan SIKS-NG dan pendamping sosial lainnya yang akan siap membantu bila ada kendala dalam menggunakan aplikasi SIKS-NG.

PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TAHUN 2019 KABUPATEN PACITAN

Program Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Pacitan, mulai Mei Tahun 2019 telah berakir, dan berubah  menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai Juni 2019. Pagi hari ini Rabu 26 Juni 2019 dilaksanakan LAUNCHING E-WARONG di Desa Purwoasri Kec.Kebonagung sebagai awal dimulainya Penyaluran BPNT di Kabupaten Pacitan. Acara LAUNCING di hadiri Bupati Pacitan, Asisten Sekda, Kadinsos, Direktur BNI dan segenap para undangan serta jumlah KPM.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan selaku penyelenggara  LAUNCHING bahwa jumlah penerima BPNT Kab.Pacitan sebanyak 44.668 KPM yang terbagi di 12 Kecamatan 171 Desa/Kelurahan akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  BPNT merupakan Bantuan dalam bentuk non tunai yang diberikan kepada KPM dengan Nominal Rp.110.000/bulan. Pemberiannya melalui  mekanisme  penyaluran uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur. Jumlah E.WARUNG sudah disiapkan oleh Pemda melalui Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebanyak 67 E-WARONG dengan target melayani kurang lebih 667 KPM. Tahap pertama Kabupaten Pacitan mendapatkan perluasan pada juni 2019. E-WARONG bekerjasama dengan bank penyalur BNI. Sementara komoditas  BPNT  hanya dapat ditukar dengan 2 bahan pangan yaitu beras dan telur dengan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM.

Bupati Pacitan H.indartato Hadir pada acara tersebut menyampaikan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) penting dilaksanakan agar masyarakatnya hidup sejahtera. Beliau menyampaikan bahwa segala sesuatu yang lebih baik adalah PERUBAHAN. oleh karenanya saat ini dilakukan Perubahan yang dulu Program Beras Sejahtera (RASTRA) berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang maksud dan tujuannya adalah sama namun sistemnya yang berbeda.

 

3 Dinas Gelar Forum Perangkat Daerah

   Dinas Pemberdayaan Dan Desa. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan menggelar Forum Perangkat Daerah di Ruang Rapat Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Senin 04 Maret 2019.

   Forum ini sebagai tindak lanjut hasil pembahasan Musrembang tingkat kelurahan dan kecamatan.

   Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Drs. Sunaryo, MM mengatakan, “evaluasi pelaksanaan forum perangkat daerah dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan prioritas pembangunan musrenbang kecamatan dengan rancangan rencana kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah untuk tahun 2020.”

   Acara diikuti oleh 70 peserta meliputi stakeholder PPID, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, DPRD, LSM, dan 12 Kecamtan di Kabupaten Pacitan.

   Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam peroses perencanaan pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan undang undang. Seperti Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah. Forum perangkat daerah juga merupakan forum pembahasan dengan pemangku kepentingan yang terkait, dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bertujuan untuk saling mencari solusi dalam rangka penajaman target kinerja sasaran program dan kegiatan tahun anggaran 2020.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Bulan Juli Tahun 2018